Senin, 30 Mei 2011

Kebijakan Moneter dan Fiskal, Suku Bunga, dan Perpajakan.

KOORDINASI KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL


Mengingat bahwa laju inflasi di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan (demand pull) namun juga faktor penawaran (cost push), maka agar pencapaian sasaran inflasi dapat dilakukan dengan efektif, kerjasaama dan koordinasi antara pemerintah dan BI melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi sangatlah diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, di tingkat pengambil kebijakan, Bank Indonesia dan Pemerintah secara rutin menggelar Rapat Koordinasi untuk membahas perkembangan ekonomi terkini. Di sisi lain, Bank Indonesia juga kerap diundang dalam Rapat Kabinet yang dipimpin oleh Presiden RI untuk memberikan pandangan terhadap perkembangan makroekonomi dan moneter terkait dengan pencapaian sasaran inflasi. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter juga dilakukan dalam penyusunan bersama Asumsi Makro di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibahas bersama di DPR. Selain itu, Pemerintah juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam melakukan pengelolaan Utang Negara.
Di tataran teknis, koordinasi antara Pemerintah dan BI telah diwujudkan dengan membentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat sejak tahun 2005. Anggota TPI, terdiri dari Bank Indonesia dan departmen teknis terkait di Pemerintah seperti Departemen Keuangan, Kantor Menko Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menyadari pentingnya koordinasi tersebut, sejak tahun 2008 pembentukan TPI diperluas hingga ke level daerah. Ke depan, koordinasi antara Pemerintah dan BI diharapkan akan semakin efektif dengan dukungan forum TPI baik pusat maupun daerah sehingga dapat terwujud inflasi yang rendah dan stabil, yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Indonesia Didesak Bikin Kebijakan Suku Bunga yang Jitu



TEMPO InteraktifJakarta - Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyarankan pemerintah membuat kebijakan suku bunga yang tepat untuk menekan laju inflasi. "Ini untuk mencapai target inflasi pada tahun 2011," kata Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria dalam acara peluncuran laporan OECD Economy Survey of Indonesia 2010 di Jakarta, Senin (01/11).


Angel mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia melampaui ekspektasi pertumbuhan negara-negara OECD maupun negara berkembang lainnya. Perekonomian Indonesia tahun ini dan tahun depan bisa tumbuh pada kisaran 6 persen dari produk domestik bruto. "Tapi tekanan inflasi bisa menjadi ancaman," ujarnya.

Menurut Angel, tekanan inflasi sering kali tak bersahabat dengan proses pemulihan ekonomi. Selain itu, kata dia tekanan inflasi akan mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat miskin. Bank sentral, kata dia, harus melihat struktur harga yang ada di pasar dan menjaga agar tekanan inflasi tidak berpengaruh secara terus-menerus.

Angel mengakui saat ini sudah banyak terjadi arus modal masuk ke negara berkembang, termasuk ke Indonesia. Menaikkan suku bunga tentunya akan menaikkan daya tarik, dan modal masuk pun lebih tinggi. Persoalan arus modal, menurut dia, memang bisa menjadi masalah. Tapi Indonesia, dia menilai, masih membutuhkan banyak investasi baru.

Dia juga menyarankan Indonesia tidak mengubah nilai mata uang secara fundamental karena ini akan menjadi masalah mata uang di dunia. Yang terpenting adalah ekonomi berjalan secara normal. Namun, Angel mengakui, upaya mengatasi ketidakstabilan nilai tukar bisa menjadi sangat mahal di beberapa negara.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan rekomendasi OECD itu tidak semuanya harus diikuti. "Beberapa masukannya bagus, tapi bukan semuanya harus diikuti," katanya. Hatta mengatakan usul menaikkan suku bunga itu harus melihat kondisi yang ada di dalam negeri. 

Pemerintah menginginkan sektor riil dan investasi terus bergerak. Demikian pula dengan peningkatan daya saing di luar negeri. Modal asing yang masuk saat ini jumlahnya luar biasa besar. Itu karena pemilik modal melihat bahwa Indonesia memiliki nilai imbal hasil investasi yang cukup tinggi.

Menilai Ucapan SBY, Soal Kebijakan Perpajakan


Membaca artikel di Kompas.com yang berjudul : “SBY: Tinjau Pajak Yang Tidak berkeadilan”
Membaca judul ini ada harapan yang tersirat dibenak saya, bahwa SBY sangat responsif terhadap persoalan yang dihadapi rakyatnya, terutama menyangkut kebijakan perpajakan, inipun beliau tersadar setelah membaca postingan Hanung Bramantyo di situs jejaring sosial, yang mengkritik pemerintah dalam hal kebijakan perpajakan, sehingga beliau langsung bereaksi dengan memanggil Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar kebijakan perpajakan dibenahi kembali. Jangan sampai kebijakan perpajakan justru menghambat kemajuan industri, tidak memberikan kepastian terhadap dunia usaha dan tidak berkeadilan. Namun, jangan sampai pula, pajak yang menjadi primadona penerimaan Negara, tidak tercapai. Demikian yang disampaikan beliau.
Dikatakannya, Instruksi ini dilakukan karena merasa terusik oleh kritikan Hanung dan SMS Imam Prasodjo, pengamat sosial, yang mengeluhkan bantuan untuk masyarakat Indonesia dikenakan berbagai pajak sehingga si pemberi bantuan tidak jadi memberikan bantuannya.
Tindakan SBY ini adalah tepat, mengeluarkan instruksi untuk meninjau kembali soal kebijakan perpajakan, yang sangat berdampak besar terhadap dunia industri, yang juga akan berdampak pula pada dunia investasi, tapi sisi lain pernyataan SBY sangat diplomatis sekali, seperti yang diucapkannya pada sidang paripurna tersebut :
“Kalau memang tidak tepat, kita harus perbaiki. Jangan kita biarkan sesuatu yang tidak tepat terus berjalan, Sebab, itu mengurangi akan manfaat dari dunia usaha dan perekonomian kita. Pada saatnya , hal itu juga akan bisa mengurangi penerimaan negara dalam arti yang luas dan juga menghalang-halangi berkembangnya investasi, industri, dan sebagainya,” tambah Presiden, seraya menyatakan dirinya sudah berdiskusi dengan Wakil Presiden Boediono agar tahun depan tidak ada lagi kebijakan pajak yang merugikan sejumlah industri.
“Mari kita lakukan pembenahan dan penataan kembali kebijakan perpajakan agar benar-benar kita bisa membangun iklim investasi dan iklim bisnis yang baik, serta memberikan rasa adil dan kepastian bagi wajib pajak,” kata Presiden Yudhoyono lagi (Kompas.com)
Pada pernyataan selanjutnya Presiden SBY terkesan malah kuatir, kalau kebijakan perpajakan ini akan mengurangi pendapatan pajak, target penerimaan pajak malah tidak tercapai, seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo pada Kompas.com
Adapun Agus Martowardojo mengaku akan menindaklanjuti lagi apa yang menjadi instruksi Presiden. “Memang, jangan sampai kebijakan pajak kita menghambat industri, akan tetapi juga jangan sampai penerimaan kita tidak tercapai,” (Kompas.com)
Jelas sangat terkesan instruksi tersebut diatas disampaikan penuh keragu-raguan, satu sisi mendengar keluhan masyarakat, dan terkesan sangat responsif terhadap keluhan tersebut, namun disisi lain masih kuatir kalau kebijakan tersebut akan mengurangi target pendapatan pajak, sangat tidak meungkin Pemerintah akan membuat kebijakan yang mengambang, tentunya Pemerintah haruslah mengambil satu kebijakan yang berkeadilan, tidak merugikan masyarakat dan juga tidak pengurangi pendapatan Pemerintah, nah disinilah peranan seorang Pemimpin diuji, apakah dia bisa bersikap adil terhadap rakyatnya atau tidak.
Adil berkeadilan, bijaksana dalam kebijakan, memang suatu hal yang harus dilakukan Pemerintah, dan itu memang tugas seorang pemimpin, bagaimana menerapkan kebijakan tanpa merugikan rakyat, juga bijak dalam mengendalikan pendapatan negara, membelanjakan pendapatan negara pada tempat dan porsi yang sesuai dengan kebutuhan, mengatur aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan negara sesuai dengan keharusannya, juga sesuai dengan kewajibannya, menggunakan anggaran negara secara berlebihan, bukanlah cara penyelenggaraan yang efektif, inilah yang menghabiskan anggaran negara, disinilah perlunya seorang Pemeimpin dalam sebuah negara.

Sumber:

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar